PENGERTIAN HUKUM
Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan
peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh
penguasa atau pemerintah ; undang-undang,peraturan dan sebagainya untuk
mengatur pergaulan hidup masyarakat;keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan
oleh hakim (dalam pengadilan).
Pengertian hukum menutur beberapa ahli adalah sebagai berikut:
Hugo de groot dalam “de jure ac facis” (1625) , Mengatakan hukum adalah
peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan.
Van vollenhoven dalam “het adat recht van nederland indie” mengatakan
hukum adalh suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus
dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala
lainnya.
Menurut Aristoteles,Hukum adalah rangkaian peraturan
yang mengikat baik rakyat maupun penguasa.
Menurut Leon Duguit,Hukum ialah tingkah laku anggota
masyarakat ,aturan yang daya penggunanya pada saat tertentu diindahkan oleh
suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika
dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran
itu.
Samidjo,SH, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan
yang bersifat memaksa,berisikan sesuatu perintah ,larangan atau ijin untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu serts dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam
kehidupan masyarakat.
S.M.Amin,SH, Hukum adalah kumpulan peraturan peraturan
yang terdiri dari norma norma dan sanksi sanksi.tujuannya adalah mengadakan
ketertibaban dalam pergaulan manusia,sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
J.C.T Simorangkir ,SH dan Woerjono Sastropranoto,SH.
Hukum adalah peraturan peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah
laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan badan resmi
yang berwajib ,pelanggaran terhadap peraturan tadi mengakibatkan diambilnya
tindakan ,yaitu dengan hukuman tertentu.
Hukuman yang
bersifat mengatur dan memaksa ini bertujuan untuk:
1.
Menagtur pergaulan
hidup manusia secara damai (L.J. Van Apeldoorn)
2.
Mancapai keadilan
yaitu adanya unsur daya guna dan kemanfaatan (Geny)
3. Mangabdi tujuan
negara intinya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaaan rakyatnya (Prof
Soebekti)
SUMBER HUKUM
Sumber hukum adalah segala hal yang menimbulkan aturan yang mempunya
kekuatan memaksa. Jika seseorang melanggar aturan tersebut,maka orang itu akan
dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat dikelompokan atas
sumber hukum material dan sumber hukum formal.
Yang termasuk sumber hukum
material adalh keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapatan umum yang
menentukan isi atau materi hukum.sumber isi atau materi hukum material antara
lain dari nilai agama dan kesusilaan,kehendak Tuhan (Thomas Aquino) ,akal budi
(Grotius) ,serta jiwa bangsa (F.C Von
Savigny). Isi hukum ini masih samar-samar,sehingga perlu diberi bentuk berupa
sumber hukum formal. Jadi,sumber hukum format adalah perwujudan isi atau materi
hukum material yang menentukan berlakuanya hukum itu sendiri. Jenis-jenis
sumber formal adalah sebagai berikut :
Undang-Undang,Adanya 2 jenis UU,yaitu dalam arti material (setiap peraturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi semua warga
negara) dan dalam arti formal (setiap peraturan yang karena bentuknya dapat
disebut UU)
Kebiasaan
(Hukum Tidak Tertulis),Yaitu perbuatan yang diulang –ulang terhadap hal yang sama dan kemudian
diterima serta diakui oleh masyarakat.
Yurisprudensi,Yaitu keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur
oleh UU dan kejadian pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang
serupa.dalam membuat yurisprudensi ,biasanya seorang hakim akan melakukan
penafsiran
Traktat,Yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai
persoalan persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan.
Doktrin,Yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau
asas-asa penting dalam hukum dan penerapannya.
TUJUAN HUKUM
Menurut Sudikno Mertokusumo, Tujuan Hukum adalah menciptakan
tatanan masyarakat yang tertib, dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan
dalam masyarakat. Demikian jugaSoejono mengatakan
bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan
masyarakat yang kemudian dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan
pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat.
Tujuan Hukum menurut Surojo Wignjodipuro, Tujuan Hukum
adalah untuk menjamin kepastian dalam perhubungan masyarakat. Hukum diperlukan
untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama.
Tujuan
Hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu untuk
kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstern antarpribadi dan
ketenangan intern pribadi. Konsepsi perdamaian berarti tidak ada gangguan
ketertiban dan juga tidak ada kekangan terhadap kebasan (maksudnya, ada
ketentraman atau ketenangan pribadi).
Menurut Soedjono Dirjosisworo, Tujuan Hukum ialah menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam
pergaulan hidup bersama. Hukum tersebut mengisi kehidupan yang damai dan jujur
terhadap seluruh lapisan masyarakat.
Tujuan
Hukum dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dalam literatur terdapat tiga teori
tujuan hukum, yaitu :
Teori Etis (ethische theori),Teori tujuan hukum yang pertama
adalah teori etis. Teori etis memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan
keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata,
tujuan hukum semata-mata untuk keadilan. Menurut Hans Kelsen, suatu
peraturan umum dikatakan adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus,
yang menurut isinya peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum
dikatakan tidak adil jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan
kepada kasus lain yang sama.
Teori Utilitis (utiliteis theori),Teori tujuan hukum yang kedua ialah
teori utilitis. Teori utilitis dari Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk
memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Pandangan teori
tujuan hukum ini bercorak sepihak karena hukum barulah sesuai dengan daya guna
atau bermanfaat dalam menghasilkan kebahagiaan dan tidak memperhatikan
keadilan. Padahal kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa keadilan.
Teori Gabungan atau Campuran,Teori tujuan hukum yang ketiga
merupakan teori yang menggabungkan teori ethis dan teori utilitis.
KODEFIKASI HUKUM
Pengertian
kodifikasi hukum
secara umum adalah suatu langkah pengkitaban hukum atau penulisan hukum ke
dalam suatu kitab undang-undang (codex) yang dilakukan secara resmi oleh
pemerintah.
Beberapa contoh hukum yang telah dikodifikasikan di
Indonesia adalah:
- Hukum pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Hukum perdata yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Hukum dagang yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Hukum acara pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Maksud dan tujuan dilakukannya kodifikasi hukum adalah
:
- Untuk lebih menjamin kepastian hukum di mana
suatu hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis di dalam suatu kitab
undang-undang.
- Untuk lebih memudahkan masyarakat dalam
memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya.
- Sedapat mungkin mengurangi dan mencegah kesimpang
siurang terhadap hukum yang bersangkutan.
- Mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan hukum.
- Mengurangi keadaan yang berlarut-larut dari
masyarakat yang buta hukum mengingat dengan telah dikodifikasikannya suatu
hukum, maka masyarakat menjadi lebih mudah untuk mencari dan memperoleh
serta mempelajarinya.
NORMA
Norma atau
kaidah adalah aturan yang mengatur prilaku manusia dan berlaku dalam kehidupan
masyarakat. Adapun kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat sangat
banyak dan bervariasi. Namun, secara umum norma tersendiri atas tiga
macam,yaitu norma agama yang bersumber dari tuhan,aturan yang dibuat oleh
negara dan aturan yang tumbuh serta berkembang di masyarakat.
PENGERTIAN EKONOMI
Menurut M.Manulang , Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari
masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan
dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya ,baik barang-barang maupun jasa).
HUKUM EKONOMI
Dalam pada itu,hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semaki pesatnya pertumbuhandan
perkembangan perekonomi.diseluruh dunai hukum berfungsi untuk mengatur dan
membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomi tidak
mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.
Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adlah penjabaran hukum
ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum ekonomi tersebut
mempunya 2 aspek berikut.
1. Aspek penaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan
kehidupan ekonomi secara keseluruhan.
2. Aspek pengaturan uasaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara
merata di antara seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara
indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya
dalam usaha pembangunan ekonomi tersebut.
Hukum ekonomi indonesia dapat dibeda menjadi 2 yakni hukum ekonomi
pembangunan dan hukum ekonomi sosial.
- Hukum ekonomi pembangunan,Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan ekonomi indonesia secara nasional.
- Hukum Ekonomi Sosial,Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagaian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam mertabat kemanusiaan (Hak Asasi Manusia) manusia indonesia.
Sumber:
Simanjuntak,P.N.H,SH.(2007).Pendidikan kewaeganegaraan, jakarta: PT.Gramedia
Widiasarana Indonesia
Listyarti,R dan Setiadi.(2006).Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta:Penerbit
Erlangga
Kartika
Sari,E,SH.,M.H dan Simanunsong,A,S.H.,M.M. .Hukum dalam Ekonomi. Jakarta: PT.Grasindo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar